Desa Menyali

Minggu (10/05), Pemerintah Desa Menyali bersama Satgas Lawan Covid Desa Menyali mengadakan kegiatan sosialisasi penerima BLT Dana Desa.

Pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama Covid-19 masih berlangsung. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendesa Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2020.

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). 

Sasaran penerima BLT Dana desa adalah keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (Exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Melihat gambaran umum dari sasaran penerima bantuan dengan nominal anggaran yang disiapkan cukup besar, tentu harapannya adalah dapat terwujud dan terealisasikan dengan cepat dan tepat. Maka dari itu sangat penting pengadaan sosialisasi, pendataan penerima bantuan, dan khususnya dalam hal pengawasan terhadap berjalannya pendistribusian dana bantuan tersebut, sangatlah vital.

Sebab bantuan tersebut adalah salah satu upaya pemerintah pusat untuk membuat jaring pencegahan dan penanganan terdampak Covid 19 di lingkup desa. Sinergitas pemerintah desa dengan masyarakat tentu sangat dibutuhkan di sini. Tidak lain adalah demi kemanusiaan.

Besaran anggaran BLT tersebut adalah Rp 1,8 juta/keluarga. Dana tersebut dikucurkan selama tiga bulan dengan besaran Rp 600 ribu/bulan. Rencananya dana BLT ini mulai dikucurkan bulan ini. Desa yang mendapatkan dana desa kurang dari Rp 800 juta, alokasi BLT dana desanya maksimal 25 persen. Kemudian desa dengan anggaran desa Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, alokasi untuk BLT dana desanya maksimal 30 persen. Lalu desa dengan anggaran dana desanya lebih dari Rp 1,2 miliar, alokasi maksimal untuk dana desa 35 persen.

Dalam validasi lapangan, relawan tetap mengacu pada kriteria sebagaimana Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 140/277/SE/DPMD/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) bahwa terdapat 14 kriteria keluarga miskin sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 14 kriteria tersebut yaitu; (1) Luas lantai < 8m2/orang, (2) Lantai tanah/bambu/kayu murah, (3) Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester, (4) Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain, (5) Penerangan tanpa listrik, (6) Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, (7) Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah, (8) Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu, (9) Satu stel pakaian setahun, (10) Makan 1-2 kali/hari, (11) Tidak sanggup berobat ke Puskesmas/Poliklinik, (12) Sumber penghasilan KK petani berlahan < 500m2, buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan, (13) Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, dan (14) Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu. Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria tersebut. Sasaran validasi adalah keluarga miskin diluar penerima PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PNS, TNI/POLRI dan Perangkat Desa.

Hasil validasi lapangan ini selanjutnya akan dibahas pada Musyawarah Desa Khusus yang akan dilaksanakan pada Minggu (10/05) esok dengan agenda tunggal yaitu validasi, finalisasi dan penyepakatan data calon penerima BLT-Dana Desa.